Nusantara News Center (NNC), Jakarta — Pemerintah menyiapkan perluasan layanan pendidikan gratis hingga jenjang Taman Kanak-Kanak (TK). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus berkaitan dengan rencana penerapan wajib belajar 13 tahun.

Mu’ti menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat terbatas mengenai pendidikan negeri gratis bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

“Arahan Bapak Presiden, pendidikan gratis dimulai dari TK. Jadi nanti wajib belajar 13 tahun, mulai dari TK sampai dengan SMA atau sederajat,” kata Abdul Mu’ti.

Menurut Mu’ti, pemerintah tengah menyiapkan skema agar layanan pendidikan gratis dapat diterapkan secara bertahap dan menjangkau peserta didik pada jenjang pendidikan negeri.

Bagian dari Wajib Belajar 13 Tahun

Rencana tersebut memperluas cakupan wajib belajar yang selama ini berfokus pada pendidikan dasar dan menengah. Dengan memasukkan TK, pemerintah ingin memastikan anak memperoleh akses pendidikan sejak usia dini.

Mu’ti menjelaskan, penerapan kebijakan tersebut membutuhkan penyesuaian dalam sistem pendidikan serta dukungan pembiayaan. Pemerintah akan melakukan penguatan terhadap skema bantuan dan pembiayaan pendidikan yang sudah berjalan.

Salah satu instrumen yang akan dioptimalkan adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan gratis.

Sekitar 23 Persen TK Berstatus Negeri

Dalam penjelasannya, Mu’ti menyebut jumlah TK negeri saat ini masih lebih sedikit dibandingkan TK swasta. Sekitar 23 persen TK merupakan sekolah negeri, sementara sebagian besar lainnya dikelola oleh masyarakat atau pihak swasta.

Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan pemerintah dalam menyusun skema pendidikan gratis sejak TK.

Pemerintah perlu memastikan perluasan layanan tidak hanya menyangkut pembebasan biaya, tetapi juga ketersediaan satuan pendidikan, tenaga pendidik, serta dukungan operasional.

Pemerintah Siapkan Skema Pembiayaan

Mu’ti mengatakan pemerintah masih melakukan pembahasan mengenai mekanisme pelaksanaan pendidikan gratis tersebut. Rapat terbatas bersama Presiden menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan sebelum diterapkan secara lebih luas.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menyampaikan keinginannya agar biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri dapat digratiskan. Dalam rapat terbatas pada Rabu ini, pemerintah kemudian membahas langkah konkret untuk mewujudkan kebijakan tersebut.

Dengan arahan terbaru untuk memulai pendidikan gratis dari TK, pemerintah kini perlu menyusun tahapan implementasi, kebutuhan anggaran, serta mekanisme pembiayaan agar program dapat berjalan secara bertahap.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan negeri gratis, dengan jenjang TK hingga SMA atau sederajat menjadi bagian dari rencana wajib belajar 13 tahun.