Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi alokasi program prioritas pemerintah lainnya. Sebaliknya, pemerintah menempatkan MBG sebagai program pelengkap untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi, terutama bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (InfoPublik, 2026).
Penegasan tersebut disampaikan di tengah berbagai spekulasi mengenai sumber pembiayaan MBG. Pemerintah menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang telah dialokasikan dalam APBN 2026 dan dirancang untuk meningkatkan kualitas generasi penerus tanpa menghilangkan komitmen terhadap sektor-sektor prioritas lainnya (BGN, 2026).
Dalam Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026, BGN menargetkan program ini menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat melalui pembangunan 35.000–40.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi. Dari jumlah tersebut, sekitar 8.000–10.000 SPPG akan diprioritaskan di wilayah terpencil dan daerah yang memiliki kebutuhan gizi lebih tinggi (BGN, 2025).
Pemerintah juga menetapkan bahwa daerah dengan prevalensi stunting tinggi menjadi salah satu prioritas pelaksanaan MBG. Kebijakan ini dinilai sejalan dengan upaya nasional mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Fokus tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi daerah yang masih menghadapi persoalan gizi kronis (BGN, 2026).
Selain memperluas jangkauan penerima manfaat, BGN menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah bukan bertujuan mengurangi kualitas pelayanan, melainkan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program agar bantuan lebih tepat sasaran. Hingga Mei 2026, program MBG dilaporkan telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui lebih dari 29.000 SPPG yang telah beroperasi di berbagai daerah (BGN, 2026).
Dari perspektif pembangunan, kebijakan tersebut sejalan dengan Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) yang dikemukakan oleh Gary S. Becker (1964). Teori ini menjelaskan bahwa investasi pada kesehatan dan gizi merupakan investasi jangka panjang yang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Becker, 1964).
Sementara itu, World Bank (2024) menyatakan bahwa perbaikan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan serta pemenuhan kebutuhan gizi anak usia sekolah merupakan faktor penting dalam meningkatkan kemampuan belajar, produktivitas, dan daya saing suatu bangsa. Oleh karena itu, program seperti MBG dinilai memiliki nilai strategis tidak hanya bagi sektor kesehatan, tetapi juga bagi pembangunan ekonomi jangka panjang (World Bank, 2024).
