Nusantara News Center (NNC), Jakarta — Jumat, 9 Oktober 2026 — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta kasus dugaan penggunaan rumah dinas TNI sebagai markas judi online (judol) di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, diusut hingga tuntas. Ia menilai penanganan perkara tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan pihak-pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Kasus ini menjadi perhatian setelah 11 orang yang diduga sebagai operator judi online diamankan di kawasan Cijantung. TNI Angkatan Darat (AD) juga tengah mendalami kemungkinan keterlibatan prajurit dalam aktivitas tersebut.

Dave menekankan pentingnya penyelidikan yang transparan agar perkara tersebut tidak berhenti pada penindakan terhadap para operator yang telah diamankan. Pemeriksaan, menurutnya, perlu menelusuri bagaimana lokasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan aktivitas perjudian daring.

Minta Penyelidikan Dilakukan Menyeluruh

Pengusutan kasus tersebut perlu mencakup asal-usul penggunaan rumah dinas, pihak yang mengelola kegiatan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang mendukung operasional judi online tersebut.

DPR juga menilai penanganan perkara harus dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan penyidik. Dugaan keterlibatan anggota TNI tidak dapat langsung disimpulkan sebelum proses pemeriksaan selesai.

Jika ditemukan adanya prajurit yang terlibat, penanganannya perlu dilakukan sesuai mekanisme hukum dan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.

TNI AD Dalami Dugaan Keterlibatan Prajurit

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyatakan pihaknya masih mendalami dugaan keterlibatan prajurit dalam kasus tersebut.

“Masih didalami,” kata Wahyu saat dikonfirmasi terkait kemungkinan adanya anggota TNI AD yang terlibat.

Sebanyak 11 orang yang diduga menjadi operator judi online telah diamankan dalam penindakan di kawasan Cijantung. Pemeriksaan terhadap mereka diharapkan dapat membantu mengungkap peran masing-masing serta jaringan yang menjalankan aktivitas tersebut.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan fasilitas dinas agar tidak dimanfaatkan untuk kegiatan yang melanggar hukum.

Pengusutan secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan kronologi kejadian, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, dan menentukan langkah hukum berdasarkan hasil penyelidikan.