Nusantara News Center (NNC), Jakarta — Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan sejumlah kemajuan, mulai dari stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, hingga perluasan akses pendidikan dan kesehatan. Meski demikian, partai tersebut mengingatkan bahwa capaian program pemerintah harus diikuti pemerataan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan penguatan kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat menjadi bagian dari arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global, peningkatan produksi pangan, dan percepatan hilirisasi merupakan sejumlah aspek yang menjadi perhatian selama dua tahun terakhir.

“Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan kemajuan dalam memperkuat kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat. Hal ini terlihat dari fundamental ekonomi yang tetap stabil di tengah gejolak global, penguatan produksi pangan, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta percepatan hilirisasi,” kata Sugiat di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Sugiat, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Sementara itu, tingkat kemiskinan nasional tercatat turun dari 8,25 persen pada September 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Jumlah penduduk miskin juga berkurang sekitar 430 ribu orang.

Menurut Gerindra, indikator tersebut menjadi salah satu gambaran perkembangan ekonomi nasional. Namun, Sugiat menegaskan bahwa angka pertumbuhan dan penurunan kemiskinan tetap perlu disertai evaluasi untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

“Capaian ini patut diapresiasi, tetapi tantangan yang masih ada juga harus diakui. Evaluasi dan perbaikan perlu difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan program, serta efektivitas belanja negara,” ujarnya.

Di sektor pangan, Sugiat menyampaikan bahwa pemerintah melaporkan pencapaian swasembada delapan komoditas strategis, yakni beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Pemerintah juga menyederhanakan 145 aturan penyaluran pupuk dan menurunkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025.

Ia menilai penguatan produksi pangan perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi. Ketersediaan bahan pangan dan pupuk, menurutnya, tetap harus dijaga agar peningkatan produksi dapat memberikan manfaat bagi petani maupun konsumen.

Pada bidang pendidikan dan kesehatan, Gerindra menyoroti perluasan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Sekolah Rakyat. Berdasarkan data yang disampaikan Sugiat, CKG dilaporkan telah menjangkau 99,1 juta orang, sedangkan MBG mencakup sekitar 57 juta penerima manfaat per Agustus 2026. Program Sekolah Rakyat disebut telah beroperasi di 182 lokasi dengan sekitar 44 ribu siswa.

Sugiat mengingatkan bahwa perluasan program sosial perlu dibarengi pengawasan terhadap kualitas layanan dan ketepatan penerima manfaat. Ia menilai keberhasilan program tidak cukup dilihat dari jumlah peserta atau penerima bantuan, tetapi juga dari mutu pelaksanaan serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Di sektor hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam, Sugiat menyebut pemerintah melalui Danantara mencatat 26 proyek strategis senilai Rp225 triliun, dengan proyeksi penyerapan 37.833 tenaga kerja. Pemerintah juga melaporkan penguasaan kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan hingga 6 Oktober 2026 melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.

Menurutnya, proyek industri dan penataan aset negara harus menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur, termasuk investasi yang terealisasi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan penerimaan negara, serta dampak bagi daerah penghasil. Pengelolaan sumber daya alam juga perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Gerindra menyatakan mendukung keberlanjutan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus mendorong perbaikan terhadap kebijakan yang belum berjalan optimal. Pemerataan kesejahteraan, efektivitas penggunaan anggaran, dan kualitas pelaksanaan program disebut perlu menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi pembangunan.

“Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan atau banyaknya program yang berjalan, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya,” kata Sugiat.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, tantangan yang perlu dijawab adalah memastikan berbagai program prioritas menghasilkan dampak nyata dan berkelanjutan. Klaim capaian pemerintah perlu terus diuji melalui data pelaksanaan, evaluasi independen, serta perubahan kondisi yang dialami masyarakat di berbagai daerah.