Nusantara News Center (NNC), Jakarta — Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi ketika stok pemerintah dinilai masih melimpah. Ia menduga terdapat praktik mafia yang ikut memengaruhi pergerakan harga, terutama di tengah persoalan beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar.

Amran menyebut cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog berada di kisaran 4,6 juta ton pada September 2026. Menurutnya, jumlah tersebut seharusnya menjadi penyangga pasokan untuk menjaga ketersediaan beras dan membantu mengendalikan harga di tingkat konsumen.

“Beras kenapa naik? Kenapa naik padahal stok banyak? Ada mafia. Ini yang bikin ribut,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Ia menilai kenaikan harga perlu ditelusuri lebih jauh apabila terjadi saat persediaan pemerintah masih besar. Namun, dugaan keterlibatan mafia tersebut merupakan pernyataan Amran dan perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan serta penegakan hukum untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab.

Persoalan ini juga berkaitan dengan kekosongan beras premium di sejumlah jaringan ritel modern. Sebelumnya, Kementerian Pertanian meminta penghentian sementara produksi beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi standar kandungan dan mutu. Hasil pengujian laboratorium terhadap sejumlah merek menunjukkan kandungan yang diklaim dalam produk tidak sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku.

Amran menyatakan pemerintah telah meminta Bulog memperkuat pasokan beras premium ke jaringan ritel. Penyaluran yang semula direncanakan sebanyak 110 ribu ton diminta ditingkatkan hingga 300 ribu ton, bahkan dapat diperbesar sesuai kebutuhan. Langkah tersebut ditujukan untuk mengatasi kekosongan stok di ritel modern dan menjaga akses masyarakat terhadap beras.

Di sisi lain, pemerintah juga mengandalkan operasi pasar, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat. Amran menyebut bantuan pangan menyasar puluhan juta penerima di berbagai daerah, sementara penyaluran beras melalui Bulog terus dioptimalkan.

Meski demikian, stok nasional yang besar tidak serta-merta menjamin harga di seluruh wilayah langsung turun. Distribusi, ketersediaan di saluran penjualan, perbedaan jenis beras, serta kondisi pasokan setelah masa panen raya turut memengaruhi harga yang dibayar konsumen. Data pemerintah juga menunjukkan kenaikan harga beras sejak September menjadi perhatian, dengan Bulog diminta memperkuat intervensi melalui penyaluran beras SPHP.

Karena itu, pengawasan distribusi dan transparansi pembentukan harga menjadi bagian penting dalam penanganan persoalan tersebut. Dugaan permainan harga perlu dibuktikan melalui penyelidikan berbasis data, sedangkan pemerintah perlu memastikan tambahan pasokan benar-benar sampai ke pasar dan dapat dibeli masyarakat dengan harga sesuai ketentuan.