Nusantara News Center (NNC), Jakarta — Kamis, 8 Oktober 2026 — Pimpinan DPR menyoroti penyaluran bantuan sosial (bansos) agar benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah diminta memperkuat koordinasi dalam penanganan bencana agar dilakukan secara terpadu.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penyaluran bansos perlu dilakukan dengan memastikan data penerima benar dan sesuai kondisi di lapangan. Hal tersebut penting untuk mencegah bantuan tidak tepat sasaran.

“Bansos itu harus tepat sasaran, datanya harus betul-betul valid sehingga yang menerima adalah orang yang memang membutuhkan,” kata Dasco dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).

Menurut Dasco, persoalan data menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penyaluran bantuan. Pemerintah perlu melakukan pembaruan dan verifikasi agar penerima bantuan sesuai dengan kondisi masyarakat sebenarnya.

Ia juga meminta agar pengawasan terhadap penyaluran bansos diperkuat. Dengan demikian, bantuan yang berasal dari anggaran negara dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

Penanganan Bencana Harus Terkoordinasi

Selain persoalan bansos, Dasco menyoroti penanganan bencana di berbagai daerah. Menurutnya, penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, tetapi membutuhkan koordinasi antarinstansi.

“Penanganan bencana harus terpadu. Jangan sampai masing-masing berjalan sendiri-sendiri,” ujar Dasco.

Menurut dia, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi, terutama dalam kondisi darurat. Langkah tersebut mencakup proses evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, distribusi bantuan hingga tahap pemulihan setelah bencana.

Dasco menilai sinergi antarinstansi menjadi penting agar bantuan dan penanganan dapat dilakukan secara cepat serta tidak terjadi tumpang tindih di lapangan.

DPR, kata dia, akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial dan penanganan bencana.

Pengawasan tersebut diperlukan agar kebijakan yang dijalankan pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya kelompok yang terdampak bencana maupun masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.