Nusantara News Center (NNC), Jakarta — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyetujui pembentukan posko bersama yang melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, TNI, Polri, dan pemuda setempat untuk mencegah tawuran berulang di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Langkah tersebut disepakati setelah bentrokan antarkelompok pemuda kembali terjadi pada Minggu (18/10/2026) dan berujung pada pembakaran warung.

Pramono mengatakan pembentukan posko merupakan hasil kesepakatan antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan para pemuda di kawasan tersebut. Posko diharapkan menjadi sarana koordinasi sekaligus upaya mengantisipasi potensi bentrokan susulan.

“Kemarin baik dari kepolisian, dari TNI, dari pemerintah daerah DKI Jakarta akhirnya bersepakat bersama para pemuda yang ada untuk mendirikan posko bersama. Saya menyetujui untuk itu dan mudah-mudahan ini sebagai antisipasi untuk menahan tawuran yang ada di tempat itu,” kata Pramono, Senin (19/10/2026).

Menurut Pramono, tawuran terbaru dipicu aksi saling provokasi antara dua kelompok pemuda. Situasi kemudian memanas setelah muncul aksi pembakaran petasan hingga berujung pada bentrokan.

Aparat kepolisian, TNI, dan jajaran pemerintah kota turun ke lokasi ketika kejadian berlangsung. Pramono juga menyatakan telah berkoordinasi dengan wali kota untuk menangani persoalan tersebut.

Hingga Minggu malam, enam orang dilaporkan telah ditangkap karena diduga memprovokasi dan melakukan tindakan berlebihan dalam tawuran. Status serta proses hukum terhadap mereka menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pramono turut menyoroti tawuran yang masih berulang meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas publik untuk kegiatan olahraga bagi pemuda setempat. Fasilitas tersebut sebelumnya dibangun dengan dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), setelah warga menyampaikan kebutuhan akan ruang kegiatan positif.

Pemerintah berharap fasilitas olahraga dan pembentukan posko bersama dapat berjalan beriringan dalam mencegah bentrokan. Namun, upaya tersebut juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya tokoh lingkungan dan pemuda, untuk meredam provokasi serta menyelesaikan perselisihan sebelum berkembang menjadi kekerasan.

Tawuran berulang di Manggarai menunjukkan bahwa penanganan keamanan tidak cukup hanya mengandalkan pengerahan aparat ketika bentrokan terjadi. Pengawasan di titik rawan, komunikasi antarkelompok, pembinaan pemuda, serta ruang aktivitas sosial yang memadai juga diperlukan untuk mengurangi risiko kejadian serupa.

Pembentukan posko bersama menjadi langkah lanjutan yang kini disiapkan pemerintah daerah bersama TNI-Polri dan pemuda setempat. Efektivitasnya akan bergantung pada pelaksanaan pengawasan, koordinasi antarpihak, dan kemampuan mencegah provokasi sebelum kembali memicu bentrokan.