Nusantara News Center (NNC), Jakarta — Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan memperkuat peran dalam mempercepat eliminasi tuberkulosis (TBC). Upaya tersebut dinilai membutuhkan pembagian tugas yang jelas, pendataan kasus yang akurat, serta kolaborasi lintas sektor agar penanganan dapat menjangkau masyarakat secara langsung.

Pernyataan itu disampaikan Wiyagus dalam kegiatan Deklarasi Desa Siaga Tuberkulosis di Pendopo Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Selasa (13/10/2026).

Wiyagus menjelaskan, pemerintah provinsi berperan mengendalikan kebijakan, sedangkan bupati dan wali kota mengintegrasikan program ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kecamatan bertugas mengoordinasikan pelaksanaan operasional, sementara pemerintah desa dan kelurahan berperan dalam pendataan serta deteksi kasus.

“Provinsi ini sebagai pengendali kebijakan, kemudian bupati dan wali kota sebagai yang mengintegrasikan program APBD, kecamatan sebagai koordinator operasional, kemudian dari desa dan lurah untuk pendataan dan deteksi,” ujar Wiyagus.

Ia menegaskan, penanggulangan TBC tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah pusat. Keterlibatan Posyandu, PKK, kader kesehatan, tokoh masyarakat, akademisi, dan media juga diperlukan untuk memperluas edukasi serta mengurangi stigma terhadap penderita.

“ Sebenarnya TBC ini bisa disembuhkan, yang penting kita tetap berkolaborasi,” kata Wiyagus.

Wiyagus juga meminta pemerintah daerah memastikan program kesehatan yang telah masuk dalam dokumen perencanaan dan APBD benar-benar dijalankan. Menurutnya, kebijakan tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif tanpa pelaksanaan yang dirasakan masyarakat.

“Ini benar-benar ada dan operasional, bukan hanya sekadar dokumen di atas kertas,” tegasnya.

Ia turut mengapresiasi para kader TBC yang membantu pelaksanaan program di tengah masyarakat. Peran kader dinilai penting dalam mendukung pendataan, deteksi dini, edukasi, serta mendorong masyarakat mengakses layanan kesehatan.

Penguatan peran pemerintah daerah hingga desa tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penanggulangan TBC secara berjenjang. Pelaksanaannya membutuhkan dukungan anggaran, koordinasi antarlembaga, serta pemantauan berkala agar upaya deteksi dan pengobatan dapat berjalan berkelanjutan.