NUSANTARA NEWS CENTER (NNC) – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan bahwa politik sejatinya merupakan bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara, bukan sarana untuk mengejar kekayaan maupun kekuasaan. Pernyataan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam Pleno VI Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII yang mengangkat tema "Membangun Sistem Politik dan Demokrasi Substansial yang Bermoral, Berkeadilan, serta Memberdayakan Umat dan Kepentingan Bangsa Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045" di Jakarta.
Dalam paparannya, Lodewijk menilai bahwa tantangan politik Indonesia saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika geopolitik internasional, tetapi juga oleh kualitas praktik politik di dalam negeri. Menurutnya, perubahan global yang berlangsung cepat menuntut Indonesia memiliki sistem politik yang kuat, demokrasi yang sehat, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, paradigma mengenai politik harus dikembalikan pada hakikatnya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara.
Lodewijk menegaskan bahwa politik yang berorientasi pada pengabdian akan melahirkan pemimpin yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Sebaliknya, apabila politik dipandang semata-mata sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan ekonomi, maka praktik politik transaksional, penyalahgunaan kewenangan, serta berbagai bentuk penyimpangan akan terus berulang. Menurutnya, keberhasilan demokrasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilu secara berkala, tetapi juga dari kualitas kepemimpinan yang lahir serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Wamenko Polkam juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi demokrasi Indonesia. Beberapa di antaranya adalah tingginya biaya politik (high-cost politics), praktik politik transaksional, kampanye negatif dan kampanye hitam, menguatnya oligarki dan politik dinasti, rendahnya literasi politik masyarakat, hingga demokrasi yang masih cenderung berorientasi pada prosedur daripada substansi. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut harus menjadi perhatian bersama agar demokrasi Indonesia semakin matang dan mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Lodewijk mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya umat Islam, untuk membangun paradigma politik yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan umat. Ia menilai politik seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan umum, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan. Oleh karena itu, sinergi antara partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, akademisi, dan penyelenggara negara perlu terus diperkuat guna membangun sistem politik yang lebih inklusif dan berintegritas.
Selain itu, Wamenko Polkam menekankan pentingnya pendidikan politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam wasathiyah dan semangat rahmatan lil 'alamin. Menurutnya, masyarakat perlu didorong untuk memilih pemimpin berdasarkan integritas, kapasitas, rekam jejak, serta program kerja yang ditawarkan, bukan karena praktik politik uang maupun janji-janji sesaat. Pendidikan politik yang baik diyakini akan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.
Menutup paparannya, Lodewijk menegaskan bahwa cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 hanya dapat dicapai apabila sistem politik nasional mampu melahirkan pemerintahan yang bermoral, transparan, berkeadilan, serta benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat. Ia mengingatkan bahwa perbaikan kualitas bangsa harus diawali dengan perbaikan kualitas politik dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Tidak ada perbaikan politik tanpa perbaikan diri kita sendiri, dan tidak ada perbaikan bangsa tanpa peran aktif umat," tegasnya.
