Nusantara News Center (NNC), Solo — Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyoroti upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setelah dua tahun memimpin Indonesia. Pemenuhan kebutuhan dasar menjadi salah satu aspek penting dalam melihat sejauh mana kebijakan pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026. Selama periode tersebut, pemerintah menjalankan sejumlah program prioritas, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, serta penguatan ketahanan pangan. Program-program tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Pandangan Jokowi mengenai upaya pemerintah tersebut menjadi bagian dari evaluasi perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, penilaian terhadap keberhasilan pemenuhan kebutuhan dasar perlu mempertimbangkan bukan hanya keberadaan program, melainkan juga jangkauan penerima manfaat, kualitas pelaksanaan, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar, terutama gizi, merupakan bagian penting dari pembangunan manusia. Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, 14 Agustus 2026, Prabowo menyatakan bahwa kebutuhan dasar harus menjadi perhatian utama pemerintah.

“Yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila dia lapar,” ujar Prabowo, sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi Kementerian Sekretariat Negara.

Pernyataan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan pemenuhan gizi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Meski demikian, pelaksanaan setiap program tetap membutuhkan evaluasi untuk memastikan manfaatnya menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Dalam sektor pendidikan, pemerintah menjalankan program Sekolah Rakyat dan revitalisasi satuan pendidikan. Sementara di bidang kesehatan, program pemeriksaan kesehatan gratis menjadi salah satu upaya memperluas akses layanan medis. Di sektor pangan, pemerintah juga mendorong peningkatan produksi dalam negeri untuk menjaga ketersediaan bahan pangan.

Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan dasar tidak dapat diukur hanya melalui jumlah program yang diluncurkan. Keterjangkauan harga pangan, ketersediaan lapangan kerja, pemerataan fasilitas pendidikan, dan kualitas layanan kesehatan turut menentukan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran perlu memperhatikan data pelaksanaan program serta perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan tidak hanya tercatat sebagai capaian administratif, tetapi juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata.

Pemenuhan kebutuhan dasar tetap menjadi pekerjaan berkelanjutan bagi pemerintah. Tantangan berikutnya adalah memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan merata sehingga masyarakat di berbagai daerah memperoleh kesempatan yang lebih setara untuk meningkatkan kesejahteraan.