Nusantara News Center (NNC), Jakarta — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk membahas perkembangan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program tersebut menjadi salah satu agenda pemerintah dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pertemuan itu merupakan bagian dari koordinasi pemerintah untuk memantau pelaksanaan program prioritas di sektor perikanan. Pembahasan mencakup perkembangan pembangunan kawasan nelayan dan kesiapan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta laporan perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan dalam pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada 9 Oktober 2026.

Teddy menyampaikan bahwa Presiden menginginkan pembangunan tersebut dipercepat agar kawasan yang disiapkan dapat segera beroperasi. Pemerintah menargetkan 100 Kampung Nelayan siap beroperasi hingga akhir 2026.

Kawasan tersebut dirancang dengan sejumlah fasilitas pendukung, antara lain dermaga untuk menunjang aktivitas melaut, pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan, fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage, serta pasar untuk transaksi hasil perikanan.

Keberadaan fasilitas itu diharapkan dapat memperkuat rantai usaha perikanan, mulai dari penangkapan, penanganan hasil laut, penyimpanan, hingga pemasaran. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, nelayan diharapkan memiliki akses lebih baik untuk menjaga mutu hasil tangkapan dan menjangkau pasar.

Program KNMP juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat pesisir. Namun, pembangunan fasilitas fisik perlu diikuti pengelolaan yang profesional, kepastian akses pasar, serta pemeliharaan infrastruktur agar manfaat program dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Keberhasilan program tersebut pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah kawasan yang dibangun atau mulai beroperasi. Dampaknya juga perlu dilihat melalui perubahan pendapatan nelayan, efisiensi biaya operasional, terbukanya lapangan kerja, dan meningkatnya posisi tawar masyarakat dalam rantai perdagangan hasil perikanan.

Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan Kampung Nelayan menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor kelautan nasional. Pelaksanaan dan evaluasi secara berkala dibutuhkan untuk memastikan program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat pesisir.