Nusantara News Center (NNC), Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya memperluas akses pendidikan melalui pembenahan fasilitas sekolah dan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh pendidikan dengan aman, termasuk mereka yang selama ini menghadapi kendala perjalanan akibat keterbatasan akses jalan dan jembatan.

Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (14/8/2026). Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur desa perlu memperhatikan keselamatan anak saat berangkat dan pulang sekolah.

“Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah, karena tidak ada jembatan,” kata Prabowo dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir 2026. Dalam pidato yang sama, Prabowo menyebut sebanyak 2.500 jembatan desa telah dibangun oleh TNI dan 874 jembatan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pemerintah juga meminta pemerintah daerah memetakan kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing.

“Tahun ini, kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa,” ujar Prabowo.

Presiden meminta gubernur, bupati, camat, dan kepala desa aktif mengidentifikasi lokasi yang membutuhkan pembangunan jembatan. Ia menyatakan pemerintah pusat siap membantu apabila pemerintah daerah tidak mampu menangani kebutuhan infrastruktur tersebut.

“Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar,” kata Prabowo.

Selain akses menuju sekolah, pemerintah juga menjalankan program perbaikan dan revitalisasi satuan pendidikan untuk meningkatkan kelayakan ruang belajar. Pembenahan infrastruktur pendidikan menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan belajar sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi siswa di berbagai wilayah.

Meski demikian, pemerataan akses pendidikan tidak cukup hanya diukur dari jumlah jembatan yang dibangun atau sekolah yang diperbaiki. Ketersediaan guru, sarana belajar, keamanan perjalanan, serta pemeliharaan infrastruktur juga menentukan apakah anak-anak benar-benar memperoleh kesempatan pendidikan yang setara.

Komitmen pemerintah tersebut perlu diikuti pelaksanaan yang terukur dan pengawasan berkelanjutan. Pemetaan wilayah yang paling membutuhkan, transparansi progres pembangunan, serta keterlibatan masyarakat menjadi penting agar program infrastruktur benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi siswa dan keluarga di daerah terpencil.