Nusantara News Center (NNC), Jakarta — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengklaim lembaganya berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp44 triliun dalam 100 hari masa kepemimpinannya. Penghematan tersebut berasal dari penghitungan ulang kebutuhan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyesuaian biaya operasional dapur, serta penertiban dana yang dinilai tidak semestinya tetap tersimpan dalam rekening operasional.

Dalam pemaparannya di Jakarta, Kamis (29/10/2026), Sudaryono menjelaskan bahwa anggaran awal BGN sebesar Rp268 triliun telah dievaluasi kembali. Berdasarkan perhitungan lembaga, kebutuhan anggaran dinilai cukup sebesar Rp229 triliun sehingga sebagian alokasi dikembalikan ke kas negara.

“Dari Rp268 triliun yang dialokasikan kepada BGN, setelah kami hitung, kami rasa kami cukup dengan Rp229 triliun, sehingga ada Rp38 triliun yang anggarannya kami kembalikan ke kas negara,” kata Sudaryono, sebagaimana diberitakan ANTARA.

Selain penyesuaian pagu anggaran, BGN mengubah skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Menurut Sudaryono, sebelumnya terdapat skema pembayaran tetap Rp6 juta per hari tanpa memperhitungkan jumlah porsi yang diproduksi. BGN kemudian menetapkan insentif sebesar Rp2.000 per porsi, disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

Sudaryono menyebut perubahan skema insentif tersebut diperkirakan menghasilkan efisiensi sekitar Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun sampai akhir tahun. BGN juga membatasi biaya operasional dapur maksimal Rp3.000 per porsi untuk menekan pengeluaran yang dinilai terlalu besar dibandingkan kebutuhan penyediaan makanan.

“Jadi, setiap rupiah ini adalah uang rakyat yang harus bisa dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Ini terus kita sisir lagi, ini adalah uang rakyat yang benar-benar harus kita pertanggungjawabkan,” ujar Sudaryono.

Komponen efisiensi lainnya berasal dari penertiban saldo rekening virtual account yang berkaitan dengan dapur MBG yang belum beroperasi. Sudaryono menyebut nilai dana tersebut sekitar Rp414 miliar atau mendekati Rp500 miliar. Selain itu, BGN menyatakan telah mengembalikan Rp160 miliar ke kas negara sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BGN menyatakan pembenahan dilakukan untuk memastikan anggaran program digunakan sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan. Perubahan skema pembiayaan juga diarahkan agar porsi anggaran yang digunakan untuk operasional tidak mengurangi alokasi yang diperlukan untuk penyediaan makanan bagi penerima manfaat.

Meski demikian, klaim efisiensi Rp44 triliun tersebut perlu dibaca berdasarkan rincian komponen yang disampaikan BGN. Pengembalian sisa alokasi anggaran, penghematan dari perubahan skema biaya, penarikan saldo rekening, dan pengembalian berdasarkan temuan pemeriksaan merupakan kategori yang berbeda. Rincian serta pencatatan keuangan yang transparan diperlukan untuk memastikan seluruh komponen dihitung secara konsisten dan tidak terjadi penghitungan ganda.

Evaluasi anggaran menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG yang menggunakan dana publik dalam jumlah besar. Selain memastikan efisiensi, pemerintah juga perlu menjaga kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta pengawasan operasional SPPG agar penghematan anggaran sejalan dengan tujuan pemenuhan gizi masyarakat.